DTSEN Diperbarui, Vita Ervina Ingatkan: Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Hak Berobat

Jakarta – Pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mendapat sorotan. Anggota DPR RI Vita Ervina meminta pemerintah memastikan perubahan klasifikasi desil tidak justru membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Menurut Vita, pembaruan data memang penting agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Namun, data tidak boleh menjadi alasan bagi warga yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru terlepas dari perlindungan sosial.

“Jangan sampai rakyat yang masih miskin dalam kehidupan nyata dianggap tidak miskin hanya karena perubahan angka di dalam sistem. Data harus menggambarkan kondisi rakyat yang sebenarnya,” tegas Vita.

Sakit Hari Ini, Jangan Disuruh Tunggu Data

Vita menilai persoalan ini menjadi semakin serius ketika perubahan status PBI berdampak langsung pada warga yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

Baginya, akses berobat tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi. Warga yang sakit membutuhkan kepastian layanan sekarang, bukan setelah proses verifikasi selesai.

“Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan hari ini, negara harus hadir hari ini, bukan setelah data selesai diperbaiki,” ujarnya.

Karena itu, Vita meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap masyarakat yang kehilangan status penerima bantuan sebelum perlindungan sosial mereka dihentikan.

Pemerintah juga didorong memberikan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang datanya masih dalam proses verifikasi maupun sedang mengajukan keberatan.

Data Harus Turun ke Lapangan, Bukan Cuma Bagus di Sistem

Vita menekankan pentingnya mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang cepat, sederhana, serta mudah diakses masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi keluarga tidak selalu dapat terbaca secara sempurna melalui sistem digital. Karena itu, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi warga.

“Kita perlu melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan. Jangan sampai seseorang kehilangan hak perlindungan hanya karena klasifikasi datanya berubah, sementara kondisi ekonominya sebenarnya tidak berubah,” kata Vita.

Ia juga meminta pemerintah transparan mengenai dampak pembaruan DTSEN dan perubahan klasifikasi desil, termasuk membuka informasi mengenai berapa banyak masyarakat yang mengalami perubahan atau kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.

Jangan Sampai Sistem Maju, Rakyat Malah Mundur

Vita menegaskan dirinya mendukung perbaikan sistem data nasional. Namun, pembaruan tersebut harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.

“Tujuan perbaikan data harus kita dukung. Tetapi jangan sampai dalam proses memperbaiki sistem, rakyat yang paling membutuhkan justru kehilangan perlindungan. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat baik di dalam sistem,” tegasnya.

Ia memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal dan mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan data serta menyediakan solusi bagi masyarakat yang terdampak.

Sebab, dalam urusan kesehatan, waktu bukan sekadar angka di sistem. Bagi orang yang sedang sakit, terlambat satu hari saja bisa berarti sangat besar.

“Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Negara harus hadir sebelum terlambat,” pungkas Vita.